MATA SULSEL, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) menilai sektor industri jasa keuangan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, saat menghadiri kegiatan silaturahmi dan buka puasa bersama yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Sultan Hasanuddin Kantor OJK Sulselbar, Senin (9/3/2026) itu mempertemukan regulator, pelaku industri jasa keuangan, serta pemerintah daerah dalam suasana Ramadan untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya, Jufri Rahman mengapresiasi keberadaan FKIJK yang dinilai memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan sektor keuangan di daerah.
“Organisasi ini yang akan menentukan arah ekonomi Sulawesi Selatan dan Indonesia kedepan. Kalau semua anggota forum merumuskan kebijakan, insya Allah apa yang diinginkan Pemerintah bisa terwujud,” ungkapnya.
Ia menilai forum tersebut menjadi wadah penting bagi para pelaku industri jasa keuangan untuk saling bertukar informasi sekaligus memperkuat koordinasi dalam menghadapi berbagai tantangan di sektor keuangan.
“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kami mengapresiasi yang telah dilakukan Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dan peran serta dari OJK,” ujarnya.
Menurut Jufri, keberadaan forum komunikasi tersebut juga menjadi sarana yang efektif untuk memperkuat hubungan antar pelaku industri keuangan yang berada di bawah pengawasan OJK.
“FKIJK itu kan komunitas, dan saya kira itu keberadaannya sangat positif. Kenapa? Karena disamping OJK ini mengawasi bisnis perbankan dan bisnis keuangan, tentu komunitas ini juga menjadi ajang silaturahmi, saling berbagi info, dan seterusnya,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa forum tersebut juga dapat membantu menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di sektor jasa keuangan melalui komunikasi yang terbuka dan kolektif.
“Sehingga persoalan-persoalan sulit yang mungkin kalau tidak dibicarakan secara kolegal, bisa menjadi lebih rumit lagi dengan melalui keberadaan FKIJK ini bisa dijadikan sarana untuk penyelesaian,” tambahnya.
Jufri juga menekankan pentingnya peran OJK bersama seluruh pelaku industri jasa keuangan dalam meningkatkan inklusi keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sejalan dengan itu, kinerja sektor jasa keuangan di Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif.
Data per Januari 2026 mencatat total aset perbankan di Sulsel telah mencapai Rp212,19 triliun. Sementara dana pihak ketiga (DPK) tercatat sebesar Rp145,27 triliun dan penyaluran kredit mencapai Rp173,03 triliun.
Pertumbuhan kredit tercatat sebesar 5,56 persen secara tahunan atau year on year (yoy) dengan rasio kredit bermasalah (NPL) sebesar 3,76 persen.
Angka tersebut menunjukkan bahwa risiko kredit masih berada dalam batas yang relatif terkendali.
Sementara rasio loan to deposit ratio (LDR) berada pada angka 119,11 persen yang menunjukkan fungsi intermediasi perbankan masih cukup kuat dalam mendorong aktivitas ekonomi.
Penyaluran kredit produktif terbesar di Sulawesi Selatan tercatat pada sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp38,21 triliun.
Sektor pertanian, perburuan dan kehutanan menyusul dengan nilai Rp15,80 triliun, diikuti sektor industri pengolahan sebesar Rp8,32 triliun serta sektor konstruksi sebesar Rp4,97 triliun.
Distribusi kredit di Sulawesi Selatan masih didominasi oleh Kota Makassar dengan porsi sebesar 52,16 persen.
Sementara itu, Kota Palopo menyumbang 7,05 persen, Kota Parepare sebesar 4,15 persen, dan Kabupaten Bulukumba sebesar 4,08 persen.
Pertumbuhan juga terlihat pada sektor lembaga keuangan non-bank. Layanan fintech lending mencatat pertumbuhan sebesar 34,56 persen, sektor pergadaian meningkat 36,53 persen, dan sektor penjaminan naik 36,64 persen.
Namun demikian, sektor asuransi tercatat mengalami penurunan pada nilai premi dan klaim.
Di sektor pasar modal, jumlah investor di Sulawesi Selatan juga mengalami peningkatan signifikan. Hingga akhir tahun tercatat sebanyak 525.596 investor dengan pertumbuhan sebesar 31,23 persen secara tahunan.
Nilai transaksi saham bahkan mencapai Rp41,87 triliun atau meningkat 85,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Berbagai program penguatan ekonomi daerah juga terus dijalankan melalui kolaborasi sektor jasa keuangan. Di antaranya program Hapus Rentenir dengan plafon kredit mencapai Rp31,38 triliun, pembentukan 1.611 klaster UMKM, serta perluasan penggunaan sistem pembayaran QRIS yang kini telah digunakan oleh 1.319.115 merchant.
Selain itu, program One Student One Account juga telah menjangkau 2.032.302 rekening pelajar sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejak usia dini.
Sementara itu, program literasi keuangan GENCARKAN yang diinisiasi oleh OJK telah melaksanakan 51 kegiatan dengan total peserta mencapai 631.813 orang. Program tersebut menyasar berbagai kelompok masyarakat mulai dari pelajar, pelaku UMKM, nelayan, hingga petani.
Kegiatan buka puasa bersama tersebut turut dihadiri Kepala OJK Sulselbar Moch. Muchlasin, para pimpinan dan perwakilan industri jasa keuangan, Direktur Utama PT Bank Sulselbar, serta sejumlah insan media. (*)
Tinggalkan Balasan