MATA SULSEL, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) memperkuat strategi penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) melalui pendekatan komprehensif berbasis data, pelatihan vokasi, serta kolaborasi lintas sektor.
Kebijakan tersebut dipaparkan Sekretaris Daerah Sulsel, Jufri Rahman, dalam forum daring bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri RI dari Rumah Jabatan Sekda Sulsel, Jalan Sultan Hasanuddin, Rabu (1/4/2026).
Dalam pemaparannya, Jufri menegaskan bahwa penurunan pengangguran menjadi salah satu fokus utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sulsel 2025–2029.
Fokus tersebut diarahkan pada peningkatan daya saing tenaga kerja serta pengurangan kesenjangan keterampilan dengan kebutuhan industri.
“Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sinergi antara dunia pendidikan dan kebutuhan dunia kerja melalui program pelatihan vokasi serta link and match,” ujarnya.
Ia menjelaskan, strategi yang dijalankan mencakup seluruh siklus ketenagakerjaan, mulai dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, proses penempatan tenaga kerja, hingga penciptaan peluang kerja dan kewirausahaan.
Sejumlah program telah digulirkan, antara lain pelatihan kerja berbasis kompetensi, pelaksanaan job fair, penguatan fungsi antar kerja, serta dukungan terhadap pengembangan wirausaha muda.
Selain itu, Pemprov Sulsel juga mengoptimalkan sektor-sektor unggulan dengan daya serap tenaga kerja tinggi seperti pertanian, industri pengolahan, dan ekonomi kreatif melalui berbagai organisasi perangkat daerah.
“Fokusnya adalah memastikan lulusan pelatihan dan pencari kerja umum dapat terserap di sektor formal maupun mandiri melalui wirausaha,” jelasnya.
Pada 2025, Pemprov Sulsel menargetkan penempatan tenaga kerja sebanyak 33.282 orang, disertai peningkatan jumlah peserta pelatihan serta penyusunan dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD) di tingkat provinsi hingga kabupaten/kota.
Jufri juga mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran terbuka di Sulsel pada akhir 2025 berada di kisaran 4,45 persen.
Namun, ia mencatat masih adanya disparitas antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta perbedaan gender, di mana tingkat pengangguran perempuan mencapai 5,1 persen, lebih tinggi dibandingkan laki-laki sebesar 4,03 persen.
“Tentu kita berharap tren ini terus menurun melalui intervensi program yang tepat sasaran,” katanya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Sulsel memperluas pelaksanaan job fair dan mengembangkan pelatihan berbasis kelompok usaha mandiri, termasuk bagi penyandang disabilitas.
Kerja sama strategis juga dilakukan dengan perguruan tinggi, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP), serta mitra internasional seperti Jepang dalam program penempatan tenaga kerja ke luar negeri.
Langkah tersebut diperkuat melalui penyusunan peta jalan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi 2025–2029 yang melibatkan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA), guna memastikan kesinambungan antara pendidikan dan kebutuhan pasar kerja.
Secara nasional, upaya penurunan pengangguran menjadi bagian dari strategi mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai kunci utama daya saing daerah. (*)
Tinggalkan Balasan